Fasilitas layanan kesehatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik, PUSKESMAS, dll) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit) merupakan sarana bagi masyarakat luas di Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Provinsi.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dalam hal ini salah satunya diwakili oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 mewajibkan semua fasilitas layanan kesehatan teraktreditasi dan bekerjasama dengan badan tersebut. Dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhak dan layak mendapatakan layanan kesehatan yang memuaskan dan berkualitas.
Mengacu pada Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang standar akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang PUSKESMAS, dan Permenkes No. 34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah Sakit, diisyaratkan untuk penyelenggara fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan akreditasi dari badan atau komite yang telah ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan, yang salah satunya adalah KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS) dengan STANDAR AKRIDTASI RUMAH SAKIT (SNARS) nya, untuk mendapatkan kriteria tingkatan akreditasinya. Seperti : kriteria Dasar, Madya, Utama, dan tertinggi adalah Paripurna.
Didalam kriteria akreditasi, terutama kriteria Paripurna, fasilitas layanan kesehatan diwajibkan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan Vektor Penyakit serta pengendalian Binatang Pengganggu dilingkungannya. Vektor diwakili oleh nyamuk, lalat, kecoa, dan semut, serta binatang pengganggu diantaranya kucing, tikus, dan yang lain. Deskripsi pekerjaan tersebut di atas termaktub di dalam kelompok kerja (POKJA) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan Tupoksi dibawah kendali Instalasi Sanitasi / Instalasi Kesehatan Lingkungan di masing-masing fasilitas layanan kesehatan.
Mengacu dari peraturan-peraturan Mentri Kesehatan di atas, dan Permenkes No. 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan di lingkungan rumah sakit, dan Permenkes No. 374 tahun 2010 tentang pengendalian vektor penyakit. Yang diperbaharui dengan PERMENKES No. 7 Tahun 2017, Diwajibkan kepada layanan fasilitas kesehatan, terutama Rumah Sakit untuk melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan tersebut. Tindakan pengendalian dan pencegahan vektor penyakit serta binatang pengganggu dapat dilakukan mandiri oleh fasilitas layanan kesehatan tersebut atau di pihak ketigakan, yang dalam hal ini adalah operator Urban Pest Control yang telah memenuhi standar sertifikasi sesuai Permenkes No. 374 tahun 2010. (Sekarang digantikan dengan Permenkes No. 50 Tahun 2017)
Peraturan ini membuat geliat pelaku usaha Urban Pest Control di Indonesia semakin dinamis. Bayangkan, tidak kurang dari 2.176 layanan kesehatan yang terdapat di Indonesia dan tidak kurang dari 270-an fasilitas layanan kesehatan di Jawa Barat, secara otomatis akan melakukan program pengendalian hama permukiman tersebut. Artinya, peluang pasar atau segmentasi sasaran khusus di bidang layanan kesehatan sangat menjanjikan para pelaku usaha Pest Control.
Pastinya Fasilitas layanan kesehatan seperti PUSKESMAS dan Rumah Sakit (baik milik instansi maupun swasta), akan sangat senang jika mendapatkan operator Urban Pest Control yang mumpuni di dalam teknis tata laksana pengendalian hama permukiman tersebut. baik secara Sumber Daya Manusianya, Standar Prosedur Operasi (SPO), serta alat dan perlengkapan pendukungnya. termasuk kompetensi operator pest control di dalam mengendalikan hama permukiman di lingkungan fasilitas layanan kesehatan.
Nahhh… siapa yang berani mencoba mengambil segmentasi pasar ini ??? Apapun Pest Control Operatornya, pastinya PCO tersebut sudah memiliki sistem dan kompetensi yang baik didalam pengendalian hama permukiman untuk lingkungan rumah sakit.